Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik TNI soal pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Sebab, disposal itu memakan korban jiwa termasuk warga sipil.“Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bela sungkawa…
Baca Lebih Lanjut14 Mei 2025 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi TNI Angkatan Darat di Garut, Jawa Barat. Perwakilan koalisi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid…
Baca Lebih LanjutJawaPos.com – Demi memastikan integritas dan kredibilitas pengusutan ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat (Jabar), Koalisi Masyarakat Sipil mendorong agar TNI melibatkan Institusi lain. Misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan kepolisian. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyampaikan bahwa…
Baca Lebih LanjutJAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mengerahkan prajurit untuk mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Perintah itu dinilai telah bertentangan peraturan perundang-undangan (UU).…
Baca Lebih LanjutMinggu, 11 Mei 2025 JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mengerahkan prajurit untuk mengamankan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Perintah itu dinilai telah bertentangan…
Baca Lebih LanjutPanglima TNI Kerahkan Personel Amankan Kejaksaan di Seluruh Indonesia | 11 Mei 2025 Liputan6.com, Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan Surat Telegram berisikan perintah pengerahan personel untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan…
Baca Lebih Lanjut7 Mei 2025 – UU TNI berpotensi menghidupkan dwifungsi militer terutama di pasal 7 mengenai penambahan operasi militer selain perang. TEMPO.CO, Jakarta – Putri mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah Wulandari Wahid atau Inayah Wahid, menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025…
Baca Lebih LanjutLaporan Diskusi Publik Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista (PT TMI), hingga Kepemilikan Lahan Terdapat sejumlah permasalahan dalam pengadaan Alutsista di era Menhan Prabowo Subianto. Prabowo tidak mau terbuka terkait visi-misinya sebagai Menteri Pertahanan.…
Baca Lebih LanjutJAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Ahli sekaligus pengamat pertahanan dan milter, Dr Al Araf, SH, M.DM mengemukakan bahwa Republik Indonesia (RI) tidak memerlukan penambahan komando daerah militer (Kodam) baru, terlebih hingga 22 Kodam di beberapa wilayah di Tanah Air. Pernyataan itu disampaikannya…
Baca Lebih LanjutTuesday, 13 February 2024 Pada hari ini, Selasa, 13 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Centra Initiative, Setara Institute,…
Baca Lebih Lanjut
